Ipah Jaya

Rated 3.55(11) — Ipah Jaya

Secara khusus aplikasi ini memiliki fitur untuk memudahkan para pengajar untuk melihat data dan SK TPP tunjangan profesi secara mobile.Menu di dalamnya, terdiri dari:- Buku lengkap tanya jawab Ekuivalensi- Validasi Pengisian Data pada Aplikasi Dapodikdas.

Rated 4.21(19) — Ipah Jaya

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi)...

Rated 4.06(347) — Ipah Jaya

Uji Kompetensi Guru atau disingkat UKG adalah sebuah kegiatan Ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi...

Rated 4.11(28) — Ipah Jaya

Aplikasi ini berisikan 100 contoh soal UKG Penjaskes dan bukan merupakan aplikasi resmi dari Pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aplikasi ini berisi bahan atau contoh soal-soal UKG terlengkap untuk referensi dan koleksi soal UKG sebagai...

Rated 4.48(23) — Ipah Jaya

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless)...

Rated 4.10(10) — Ipah Jaya

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas...

Rated 5.00(1) — Ipah Jaya

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukun

Rated 4.29(7) — Ipah Jaya

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna...

Rated 3.00(1) — Ipah Jaya

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan

Rated 4.00(5) — Ipah Jaya

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golong

Rated 4.59(44) — Ipah Jaya

Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagi hukum dagang saat ini mulai muncul...

Rated 4.40(15) — Ipah Jaya

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyele

Rated 4.36(22) — Ipah Jaya

Uji Kompetensi Guru atau ( UKG ) yang akan dilaksanakan oleh guru - guru yang berada di dalam naungan Kementrian Agama ( Kemenag ) pada bulan Desember 2015 tentu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Salah satu bentuk persiapan ialah dengan mengerjaka

Rated 4.79(19) — Ipah Jaya

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan...

Rated 4.47(15) — Ipah Jaya

UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU 35/2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyeb

Rated 4.33(3) — Ipah Jaya

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama...

Rated 4.14(7) — Ipah Jaya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the...

Rated 5.00(1) — Ipah Jaya

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan...

Rated 4.50(8) — Ipah Jaya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Rated 4.38(8) — Ipah Jaya

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasion