UU Kepolisian

Aplikasi Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan aplikasi android untuk memudahkan kita dalam membaca undang-undang.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia; kemudian mengenai lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Undang-Undang ini terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal beserta penjelasannya.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Januari 2002.

Dengan aplikasi ini kita akan dipermudah karena sudah ada menu yang menunjukkan topik per topik dari isi yang ada dalam UU ini.

Setelah membaca dan merasa penting untuk topik tertentu kita bisa melakukan bookmark untuk memudahkan pencarian di masa mendatang.

Feature :
- Bookmark
- Share
- Slide

Semua konten yang ada dalam aplikasi ini adalah murni hak cipta dari pembuat Undang-undang. Jika merasa keberatan dengan isi konten, silahkan hubungi kami melalui email pengembang.

Terimakasih Application Act Indonesian National Police is an android app to help us in reading the legislation.

This Act, among others regulate the details of the authority of the Indonesian National Police, which conducted an investigation and the investigation of all offenses, according to criminal procedural law and other legislation; coaching profession and the professional code of ethics in order to measure the Indonesian National Police officers can be justified, either legally, morally and technically profession and especially human rights; then the national police agencies that work to advise the President about the direction of the police and other considerations in the appointment and dismissal of the Chief of Police as mandated by MPR Decree No. VII / MPR / 2000, in addition also contained functional oversight function of the performance of the Indonesian National Police so that the independence and professionalism of the Indonesian National Police can be assured.

This Law consists of 9 Chapters and 45 Articles and an explanation.

This Act shall come into force on the date of promulgation is January 8, 2002.

With this application we will be easy because there are already a menu that shows the topic per topic of the content contained in this Act.

After reading and feel it is important for a specific topic we can make a bookmark for easy retrieval in the future.

feature:
- Bookmark
- Share
- Slide

All content contained in this application is purely a copyright of the author Act. If you object to the content, please contact us by email the developer.

Thank you