UU Kejaksaan

Aplikasi Undang-undang Kejaksaan ini merupakan aplikasi android untuk memudahkan kita dalam membaca undang-undang.

Undang-undang ini mengatur mengenai hal-hal yang disempurnakan, antara lain:
1.Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2.Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
3.Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
5.Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Undang-Undang ini terdiri dari 6 Bab dan 42 Pasal beserta penjelasan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 22 Juli 2004.

Dengan aplikasi ini kita akan dipermudah karena sudah ada menu yang menunjukkan topik per topik dari isi yang ada dalam UU ini.

Setelah membaca dan merasa penting untuk topik tertentu kita bisa melakukan bookmark untuk memudahkan pencarian di masa mendatang.

Feature :
- Bookmark
- Share
- Slide

Semua konten yang ada dalam aplikasi ini adalah murni hak cipta dari pembuat Undang-undang. Jika merasa keberatan dengan isi konten, silahkan hubungi kami melalui email pengembang.

Terimakasih Application Attorney Act is an android app to help us in reading the legislation.

This law regulates matters improved, among others:
1.Kejaksaan as government agencies that implement state power in the country's prosecuting authority confirmed implemented independent. Therefore, the prosecutor in exercising its functions, duties, and authority from the influence of government power and other powers. Furthermore, the Attorney General determined liable for prosecution were conducted independently for justice based on law and conscience. Thus the Attorney General as leaders of the prosecutor can fully formulate and control the direction and policy of handling cases to successful prosecution.
2. To form a professional prosecutor must be adopted various levels of education and experience in carrying out the functions, duties, and authority. In accordance with the professionalism and the function of the prosecutor, the prosecutor determined that a functional position. Thus, the original prosecutor retirement age of 58 (fifty-eight) years is set to 62 (sixty-two) years.
3.Kewenangan prosecutor to conduct an investigation of certain criminal acts intended to accommodate some of the provisions of the law which authorizes the prosecutor to conduct investigations, for example, Law No. 26 of 2000 on Human Rights Court, Law Number 31 Year 1999 on Eradication Corruption as amended by Act No. 20 of 2001 and Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission.
4.Kejaksaan is a government agency implementing state power in the enforcement of law by adhering to laws and regulations and policies established by the government. Thus, the Attorney General is appointed and dismissed by the President and responsible to the President.
5.Di field of civil and state administration, the prosecutor has the authority for and on behalf of the state or government as a plaintiff or defendant are in practice not only gives consideration or defending the interests of the state or the government, but also to defend and protect the interests of the people.

Act consists of 6 Chapters and 42 Articles along with an explanation.

This Law shall come into force on the date of enactment on July 22, 2004.

With this application we will be easy because there are already a menu that shows the topic per topic of the content contained in this Act.

After reading and feel it is important for a specific topic we can make a bookmark for easy retrieval in the future.

feature:
- Bookmark
- Share
- Slide

All content contained in this application is purely a copyright of the author Act. If you object to the content, please contact us by email the developer.

Thank you