UU Perlindungan Anak

Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mencari konten UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, berikut ini fitur dalam aplikasi :
- Pencarian melalui teks dan suara
- Bookmark
- Share
- Teks dapat di copy
- Teks dapat di zoom in dan zoom out
~ Zoom in dengan cara mencubit (mendekatkan 2 jari) teks
~ Zoom out dengan cara mencubit keluar (menjauhkan 2 jari) teks
- Rating
- Bantuan
- Tentang


Menimbang :
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;


Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment
(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention
No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The
Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941); This application allows users to search for content LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 23 OF 2002 ON PROTECTION OF CHILDREN, the following features in the application:
- Search through text and voice
- Bookmark
- Share
- Text can be copied
- Text can zoom in and zoom out
~ Zoom in by pinching (closer to 2 fingers) text
~ Zoom out by pinching out (keep 2 fingers) text
- Rating
- Help
- About


Considering:
a. that the Republic of Indonesia guarantees the welfare of every citizen, including the protection of children's rights which constitute human rights;
b. that the child is trustworthy and gift of God Almighty, who in her inherent dignity and worth as human beings;
c. that the child is a budding, potential, and the younger generation successor to the ideals of national struggle, has a strategic role and have the characteristics and special properties that ensure the continued existence of the nation and the state in the future;
d. that for every child later able to assume this responsibility, then he needs to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially, and noble, necessary to realize the protection and welfare of children by ensuring towards the fulfillment of their rights and their treatment without discrimination;
e. that to realize the protection and welfare of children required institutional support and legislation that can ensure their implementation;
f. that the various laws only regulate certain matters concerning children and specifically not regulate all aspects relating to the protection of children;
g. that based on the considerations of letters a, b, c, d, e, and f needs to enact a Law on Child Protection;


Given:
1. Article 20, Article 20A paragraph (1), Article 21, Article 28B paragraph (2), and Article 34
Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;
2. Act No. 4 of 1979 on Child Welfare
(Statute Book of 1979 No. 32, Supplement to Statute
No. 3143);
3. Act No. 7 of 1984 on the Elimination of All Forms
Discrimination against Women (Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women) (State Gazette of 1984
Number 29, Supplement to Statute Book No. 3277);
4. Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice (Gazette
State 1997 No. 3, Supplement to Statute Book No. 3668);
5. Act No. 4 of 1997 on People with Disabilities
(Statute Book of 1997 No. 9, Supplement to Statute
No. 3670);
6. Act No. 20 of 1999 on the Ratification of ILO
Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment
(ILO Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment)
(State Gazette of 1999 No. 56, Supplement to Statute
No. 3835);
7. Act No. 39 of 1999 on Human Rights
(State Gazette of 1999 No. 165, Supplement to Statute
No. 3886);
8. Act No. 1 of 2000 on the Ratification of ILO Convention
No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour (ILO Convention No. 182
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of Forms
Worst Forms of Child) (Statute Book of 2000 No. 30,
Supplement to State Gazette No. 3941);