UU PENGELOLAAN SAMPAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2008
ABOUT
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering: a. that a growing population and changing consumption patterns in the society increased the volume, type, and characteristics of waste increasingly diverse;

b. that waste management has not been in accordance with the methods and techniques of environmentally sound waste management resulting in a negative impact on public health and the environment;

c. that waste has become a national issue that management needs to be comprehensive and integrated from upstream to downstream in order to provide economic benefits, healthy for people, and safe for the environment, and can change people's behavior;

d. that waste management is necessary legal certainty, clarity of responsibility and authority of the Government, local government, and the role of communities and businesses that waste management can be proportionate, effective, and efficient;

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d is necessary to establish the Law on Waste Management;

Given: Article 5 paragraph (1), Article 20, Section 28H (1), and Article 33 paragraph (3) and paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

With agreement between HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON WASTE MANAGEMENT.