UU OMBUDSMAN RI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan
hukum yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara dan pemerintahan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih,
dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta
menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi
seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan
oleh penyelenggara negara dan pemerintahan
merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan
pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta
sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi
yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan
guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan
wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan
pemerintahan;

c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat agar terwujud
aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan
yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu
dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman
Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA. LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2008
ABOUT
OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

a. that service to the public and enforcement
law made in order
the implementation of state and government
an integral part of the effort
to create good governance, clean,
and efficient in order to improve the welfare and
create justice and legal certainty for
all citizens as defined in
Constitution of the Republic of Indonesia
1945;

b. that monitoring services held
by state officials and government
is an important element in the effort to create
good governance, clean, and efficient and
once the implementation of the principle of democracy
that need to be cultivated and applied
to prevent and eliminate abuse
penyeleggara authorized by the state apparatus and
governance;

c. that by taking into account the aspirations of the
developed in the community in order to materialize
state officials and government officials
effective and efficient, honest, clean, open and
free from corruption, collusion, and nepotism, need
formed the Ombudsman of the Republic of Indonesia;

d. that based on consideration as
referred to in paragraphs a, b, and c need
form the Law on Ombudsman
Republic Of Indonesia;

Given:

1. Article 20 and Article 21 of the Constitution of the State
Republic of Indonesia Year 1945;

2. Law No. 28 of 1999 concerning
State Officials Clean and Free of Corruption,
Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic
Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement
Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);

3. Law Number 32 Year 2004 concerning
Regional Government (State Gazette of the Republic
Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement
Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437)
as amended several times, the last
by Act No. 12 of 2008
on the Second Amendment Act
Number 32 Year 2004 on Regional Government
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008
Number 59, Supplement to State Gazette
Indonesia Number 4844);

With agreement between
HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:
Assign: OMBUDSMAN ACT CONCERNING THE REPUBLIC
INDONESIA.