KUH Pidana Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
Semoga bermanfaat.. Criminal law is part of public law. The criminal law is divided into two parts, namely the criminal law of material and formal criminal law. Material criminal law governing the determination of criminal acts, criminal, and the criminal (sanctions). In Indonesia, the material criminal law arrangements stipulated in the Criminal Procedure Law (Criminal Code). Formal criminal law regulates the implementation of substantive criminal law. In Indonesia, the setting formal criminal law has been enacted by Law No. 8 of 1981 on criminal procedural law (Criminal Code).
Hope it is useful..