PSAK Berbasis IFRS 1 sd. 70

PSAK Berbasis IFRS 1 sd. 70, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

PSAK 70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan pengukuran atas aset pengampunan pajak sebesar biaya perolehannya dengan mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan dan liabilitas pengampunan pajak sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

PSAK 70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP.

PSAK 70 berlaku efektif sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak.
Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti process procedure yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia.

Proses tersebut meliputi :
identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi exposure draft; pelaksanaan public hearing; pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan); pembahasan masukan publik; dan pengesahan SAK.

Sedangkan penyusunan buletin teknis dan annual improvements tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process procedure.

Disclaimer : Aplikasi ini hanya Menyajikan Link PDF Terintegrasi dan kami tidak bertanggungjawab berkaitan dengan hak cipta dll. semua link mudah kita temukan pada web publik domain secara umum. Based on IFRS 1 to IAS. 70, Financial Accounting Standards (GAAP), the Financial Accounting Standards (GAAP) Statement of Financial Accounting Standards (IAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS), published by the Standards Council of Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) and the Standards Council of Islamic Indonesian Institute of Accountants (DSAS IAI) as well as capital market regulator rules for entities that are under his supervision.

Effective January 1, 2015 applicable in Indonesia outline will converge with International Financial Reporting Standards (IFRS) effective 1 January 2014. DSAK IAI has managed to minimize the difference between the two standards, from three years on 1 January 2012 to one year in one January 2015. This is a form of commitment to Indonesia through the IAI DSAK play its role as the only member of the G20 in Southeast Asia.

IAS 70 provides an option for an entity to apply the measurement of assets tax amnesty at cost by reference to the values ​​listed in the Certificate and liabilities remission of tax of a contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle obligations directly related to the acquisition of assets of tax amnesty.

IAS 70 also can be applied by entities without public accountability significant compile financial statements in accordance with GAAP ETAP.

IAS 70 is effective from the date of enactment of the Law of Tax Forgiveness.
Preparation and SAK revocation process must follow procedures stipulated in the Organization Regulations Indonesian Institute of Accountants.

The process includes:
identification of issues; consultation with the Consultative Council issues SAK (DKSAK) (if required); conduct limited research; discussion of GAAP; ratification and publication of the exposure draft; implementation of the public hearing; limited implementation hearing (if required); discussion of public input; and ratification of SAK.

While the preparation of technical bulletins and annual improvements not required to follow all stages of the due process procedures.

Disclaimer: This app only Presenting PDF Link Integrated and we are not responsible for relating to copyright etc. all links are easy to find on the web in general the public domain.