UU JABATAN NOTARIS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan
alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan
hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan
hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi
tercapainya kepastian hukum;
d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu
kebutuhan hukum masyarakat;
e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) yang mengatur
mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan masyarakat;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Jabatan
Notaris.
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS LAWS OF THE REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 30 OF 2004
ABOUT
POSITION NOTARY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Weigh:

a. that the Republic of Indonesia as a state of law based on Pancasila and
Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to ensure certainty,
order, and the protection of the law, with a core of truth and justice;
b. that to ensure security, order and the legal protection required
written evidence that is authentic about the circumstances, events, or actions
law to be enforced through a certain position;
c. that notaries are certain positions that practicing a profession in service
law to the public, need protection and guarantees in order
achieving legal certainty;
d. that the services of a notary in the development process is increasing as one
the legal needs of society;
e. that Reglement op Het Notary ambt in Indonesie (Stb. 1860: 3), which regulates
the notary office no longer in line with legal developments and
community needs;
f. Based on the considerations referred to in paragraphs a, b,
c, d, and e, it is necessary to form the Law on Occupation
Notary.
: Article 20, Article 21 and Article 24 paragraph (3) of the Constitution of the Republic
Indonesia Year 1945.
With agreement:
HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DECIDED:
To stipulate: LAW ON POSITION NOTARY